Sunday, January 7, 2018

Dukung BPK Mengawal Harta Negara Demi Kesejahteraan Rakyat


Kalau kita nonton berita, capek ya rasanya melihat korupsi meraja lela mulai dari kelas teri sampai kelas kakap (tinggal tambahin sambel aja enak). Bagaimanapun juga uang yang mereka tilep itu uangnya kita-kita juga. Masyarakat kan wajib bayar pajak, uang pajak  merupakan salah satu sumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).  APBN ini dialokasi untuk pos-pos belanja negara. Intinya APBN difungsikan untuk kepentingan umum, kepentingan rakyat Indonesia. Nah, sakit hati kan kalau uang yang harusnya untuk kesejahteran rakyat malah dikorupsi?


Perlu kita ketahui bahwa APBN itu nilainya fantastis. Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750.3 Triliun (sumber : kemenkeu.go.id). Meskipun sudah dibagi-bagi untuk setiap Kementrian dan Lembaga  tetap saja jumlahnya besar. Mungkin dari situlah beberapa oknum tergiur untuk mengembatnya sendiri atau satu geng (koruptor juga punya geng, kalah deh geng artis). 

Agar uang negara tidak terus disalah gunakan makanya perlu suatu lembaga untuk  memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Bayangin kalau nggak ada lembaga yang mengawasi, tentu oknum yang haus akan harta dan kebetulan berkuasa mengelola keuangan bebas melakukan penggelembungan anggaran untuk kepentingan pribadi.


Sebagai masyarakat kita harus turut andil dalam mengawasi pengalokasian uang negara, tapi nggak mungkin kan orang biasa bisa ngubek-ngubek laporan keuangan pemerintah?  Makanya kita perlu  mengenal lebih dekat tentang BPK untuk memberikan dukungan kepada mereka dalam menjalankan tugas memeriksa pengelolaan uang negara. 

Logo BPK (source : google images)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
  adalah  sebuah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara.
BPK didirikan untuk menjalankan amanat dalam pasal 23 ayat (5) UUD tahun 1945 yang menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatau Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang yang kemudian hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Pewakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut, dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 1947 BPK Resmi dibentuk.

Visi Misi BPK


VISI

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

MISI

1.      Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
2.      Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.



TUJUAN STRATEGIS

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:
1.      Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
2.      Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.


Kalau baca Visi Misinya BPK sudah oke banget ya, kita bisa menggantungkan kepercayaan kita kepada BPK dalam mengawasi pengelolaan uang negara. Tapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kedudukan BPK? Jika dibawah Presiden tentu mereka nggak bebas, kan. Bisa saja ada pejabat yang dicurigai melakukan penyimpangan pengelolaan uang negara tapi nggak bisa dilaporkan karena masih punya hubungan yang dekat dengan Presiden.


Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto walau secara legalitas sejajar, namun pada prakteknya BPK berada di bawah kendali pemerintah. Sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya seluruh wewenang ada di Presiden untuk menindaklanjuti atau tidak hasil temuan BPK. Pada masa itu LHP tidak pernah dipublikasikan ke media massa. 


Namun kini semenjak era reformasi BPK sudah sejajar dengan Presiden sebagaimana dalam UU no 15 tahun 2016 dikatakan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional. Sehingga diharapkan pemerintahan kita bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) meskipun perlu kesadaran banyak pihak tentunya.


source : bpk.go.id

Jika terdapat temuan yang merugikan negara, BPK bisa langsung melaporkan ke pihak yang berwenang baik kepolisian atau KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Terjawab sudah pertanyaan selama ini "KPK itu bisa menciduk pelaku korupsi secara telak itu tahu darimana?" ternyata mereka nggak asal tangkap tapi sudah punya data dan bukti dengan bekerja sama dengan BPK. 



Setelah tahu apa itu BPK dan bagaimana kedudukannya perlu kita ketahui apa saja tugas dan wewenang BPK, apa sudah cukup mewakili masyarakat untuk mengawal harta negara?





Dari uraian tugas di atas kita kini tahu bahwa BPK memang lembaga yang mewakili rakyat untuk memeriksa pengelolaan uang negara yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya. Jadi dari atas sampai bawah, nggak ada yang bisa mangkir dari BPK. Siap mengelola uang negara berarti siap pula mempertanggung jawabkannya.




Uang negara yang diamanatkan kepada Lembaga Negara itu nggak boleh main-main dalam pengelolaannya. Harus sesuai dengan rencana anggaran yang sudah tercantum. Saya sedikit cerita yang berasal dari kisah teman ayah saya yang menjabat sebagai kepala sekolah dan mengelola uang untuk pembangunan kelas tapi berujung harus masuk hotel prodeo. Di dalam rencana anggaran, tertera bangunan yang harus dibangun terdiri dari dua kelas. Ternyata uangnya malah berlebih, cukup untuk membangun satu kelas lagi. Inisiatif kepala sekolah tersebut, dibangun lah satu kelas tadi. Tapi apa, ternyata itu dianggap sebagai penyimpangan uang negara lho. Terlepas dari niat baik Kepala Sekolah tersebut, tapi sudah melanggar aturan. Kalau hal seperti itu dibiarkan saja, maka bisa saja dimanfaatkan terus menerus oleh pengelola keuangan untuk korupsi dengan dalih menambah pembangunan atau pos belanja lain padahal tidak ada di dalam rencana anggaran.  Makanya memilih pengelola keuangan di kantor di bawah naungan pemerintah itu haruslah pegawai yang betul-betul mengerti aturan dalam mengelola uang negara.

Contoh di atas cukup fatal ya, namun memang sudah tugas BPK Kawal Harta Negara. Toh, ini juga untuk kesejahteraan kita, rakyat Indonesia.




source : bpk.go.id

BPK memeriksa seluruh keuangan negara, yang meliputi penerimaan negara –baik berupa pajak dan non pajak, seluruh aset dan utang-piutang negara, penempatan kekayaan negara– serta penggunaan pengeluaran negara. Biasanya BPK mengaudit di bulan Januari tahun berjalan untuk laporan keuangan tahun sebelumnya. Butuh waktu satu bulan lebih karena pemeriksaan tersebut meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 



Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka BPK akan mengeluarkan opini terkait hasil laporan pemeriksaan Kementrian/Lembaga yang diperiksa. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :

πŸ”Ž Kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintahan
πŸ”Ž Kecukupan pengungkapan
πŸ”Ž Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
πŸ”Ž Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Nah dari kriteria diatas mengeluarkan penilaian dengan empat kategori opini :



Sering nggak lihat di media massa pemberintaan suatu Kementrian/Lembaga yang mendapatkan opini WTP atau  WTP dengan pengecualian? Nah, Opini tersebut juga menjadi acuan kita apakah Pemerintah sudah mengelola uangnya untuk tujuan kesejahteraan rakyat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bisa kita akses secara terbuka di websitenya www.bpk.go.id terutama untuk laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Laporan tersebut memudahkan masyarakat untuk andil dalam mengawal harta negara.


Setelah kita mengenal BPK lebih dekat dan mengetahui tugas, wewenang serta sistem kerjanya, semakin tampak bahwa tujuan BPK dibentuk untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sesuai dalam amanat UUD 1945. Bayangkan kalau BPK tidak ada maka KKN semakin merajalela di negara ini. Di negara hukum seperti Indonesa tuduhan tak bisa tanpa bukti yang menguatkan. Jika BPK menemukan penyimpangan dalam penyalahgunaan uang negara tentu didasari dengan data-data yang ada. 

BPK tentu tidak sembarangan memberikan opini terhadap laporan keuangan, semua sudah diperiksa dengan proses yang panjang dan teliti. Pemeriksaan tidak hanya terhadap laporan keuangan tapi juga efektifitas kinerja lembaga tersebut sehingga uang negara betul-betul terasa manfaatnya untuk kepentingan masyarakat. 

Indonesia sudah 72 tahun merdeka, tapi jangan sampai kemiskinan masih menjajah rakyatnya hanya karena pengelolaan uang negara yang tidak sesuai tujuannya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung kinerja Pemerintah dengan taat bayar pajak dan mengawasi pengelolaannya. Mari kita dukung kinerja BPK kawal harta negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia.




Sumber dan Refrensi tulisan :
-www.bpk.go.id
-www.kompas.com

Ilustrasi :
-www.bpk.go.id
-Desain grafis oleh penulis, dibuat dengan Canva.


21 comments:

  1. Wah terima kasih infonya mbak. Saya jd banyak belajar ini. Dan di jaman soeharto itu mmg benar2 tdk transparant ya. LPHnya disembunyikan... btw Laporan Hasil Pemeriksaan kok LPH ya, bukan LHP hehe...

    ReplyDelete
    Replies
    1. sama-sama mba, wah iya saya yang typo. makasih koreksinya ya ^_^

      Delete
  2. Bermanfaat sekali,jadi lebih kenal dengan BPK lewat tulisan ini dan juga baru tau kalau bpk itu sejajar sama presiden. Btw, itu presidennya gemuk ya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. kok abang salfok, haha. iyo bang, syukur kalau biso nambah wawasan dan info :D

      Delete
  3. Bener mba sekarang itu korupsi itu ada dimana2 baik dari dinas keuangan sendiri sampai ke dinas pendidikan juga ada. Semua lapisan hampir ada. Berarti kita mulai dari diri kita sendiri untuk tidak korupsi waktu, korupsi hak orang lain dll. Semoga kita dijaga dari dosa yang tidak kita sadari ya bun

    ReplyDelete
    Replies
    1. Amiin bun, betul banget alih-alih menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada BPK kita juga harus menghindari korupsi dari hal-hal kecil

      Delete
  4. Setuju bangett sama penulisnya. Semoga indonesia menjadiblebih baik lagi. Semoga kita bisa lebih sadar untuk tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus kita penuhi....

    ReplyDelete
    Replies
    1. hehe makasih ayu gata, temennya fani ya? makasih udah mampir ya.

      Delete
  5. smoga indonesia menjadi lebih baik , aamiiin

    ReplyDelete
  6. Yaaah walaupun sebenarnya pesimis kalau negara kita bebas kkn, tapi semoga kpk bisa mewakili rakyat untuk menegakkan keadilan. Kalau ada temuan segera dilaporkan kepada penegak hukum.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iya memng sudah tugas bpk begitu mas. Bukan kpk, hehe. Typo yaa

      Delete
  7. setelah baca ini baru paham dan tau tentang BPK, dan ternyata BPK sangat dibutuhkan agar kesejahteraan rakyat lebih terjamin.apalagi dizaman sekarang penyelewengan uang ada dimana manaπŸ˜“πŸ˜“ sampe sampe hak rakyat pun diambil tanpa memikirkan kehidupan rakyat. Huhuhu smoga BPK lebih maju dan memberikn perkembangan yang lebih baik untuk rakyat

    ReplyDelete
    Replies
    1. Betuuul sekali. Itulah pentingnya kita paham tugas BPK supaya kita juga bisa turut mengawasi kinerja pemerintah. Makasih dah mampir fani.

      Delete
  8. Terimakasih info nya sangat bermanfaat untuk masyarakat, saya saja baru tau tentang BPK stlah membaca ini. Alhamdulillah informasinya bagus

    ReplyDelete
  9. Berfaedah sekali tulisannya.. mendukung BPK emg kudu dimulai dr diri sendiri, dr hal" kecil disekitar untuk jujur dg setiap tindakan dan kegiatan yg bersangkutan dengan keuangan. Semoga BPK selalu komit dengan visi dan misi nya.

    ReplyDelete
  10. Sangat bermanfaat,info yang diberikan mengenai BPK dan cakupannya juga sangat bagus sekali

    ReplyDelete
  11. Kita sbg masyarakat emang kudu tau tugas2 lembaga negara terutama BPK

    ReplyDelete
  12. BPK ini sangat disegani kalau datang ke kantor ku, itu artinya kudu serius penanganan pertanggung jawaban keuangannya

    ReplyDelete
  13. Syukurlah sekarang posisi BPK jadi lebih kuat dibandingkan Orba. BPK makin keren

    ReplyDelete
  14. Lembaga seperti BPK ini perannya penting banget buat jaga harta negara supaya tidak dikorupsi

    ReplyDelete

Silahkan komentar dengan nada positif, no SARA. Terimakasih ^^